JUKNIS PPDB TK SD SMP SMA SMK 2019/2020 SESUAI PERMENDIKBUD NOMOR 51 TAHUN 2018

Sudah tahukah Anda bahwa pas ini telah terbit Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB TK SD SMP SMA SMK th. pelajaran 2019/2020 yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Posting sekaligus ini untuk meluruskan pemberitaan di sarana online yang menurut admin tidak benar yang menyatakan bahwa Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tidak berlaku untuk SMK. 

Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 secara tegas menunjukkan sebagai JUKNIS PPDB TK SD SMP SMA SMK. Permendikbud No 51 Tahun 2018 ini BUKAN tidak berlaku bagi SMK, sekolah swasta maupun satuan pendidikan kerja sama. Yang TIDAK DIBERLAKUKAN bagi SMK, sekolah swasta maupun satuan pendidikan kerja mirip HANYA SYSTEM ZONASI saja. 

Hal ini sudah dinyatakan di dalam Pasal 23 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Juknis PPDB TK SD SMP SMA SMK bahwa Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB lewat zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 hingga bersama dengan pasal 22, DIKECUALIKAN untuk: a) Sekolah yang diadakan oleh masyarakat; b) SMK yang diadakan oleh Pemerintah Daerah; c) Sekolah Kerja Sama; d) Sekolah Indonesia di luar negeri; e) Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus; f) Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; g) Sekolah berasrama; h) Sekolah di tempat tertinggal, terdepan, dan terluar; dan i) Sekolah di daerah yang kuantitas masyarakat umur Sekolah tidak sanggup memenuhi keputusan kuantitas peserta didik di dalam 1 (satu) Rombongan Belajar. 

Jadi tidak cuman pasal 16 hingga dengan pasal 22, isikan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 berlaku terhitung untuk SMK, Sekolah Kerja Sama; Sekolah Indonesia di luar negeri, Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan tertentu atau sarana khusus; Sekolah berasrama; Sekolah di area tertinggal, terdepan, dan terluar; dan Sekolah di tempat yang jumlah penduduk usia sekolah tidak mampu memenuhi ketentuan kuantitas peserta didik didalam 1 (satu) Rombongan Belajar. 

Bahkan didalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tersedia ketentuan baru bagi sekolah swasta penerima Bantuan dana BOS yaitu dilarang mencuri start dalam PPDB. Hal ini sebagaimana ditegaskan didalam Pasal 44 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Juknis PPDB TK SD SMP SMA SMK menyatakan bahwa bagi Sekolah yang diadakan oleh penduduk yang menerima dana pemberian operasional Sekolah, jadi tahun ajaran 2020/2021 kudu jalankan PPDB diawali terhadap bulan Mei. 

Hal baru lain ini yang diatur dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 adalah penegasan bahwa sekolah perlu mengumumkan kuota yang diterima cocok dengan ketersediaan area kelas yang sudah diinput di dapodik SEBELUM PELAKSANAAN PPDB. Permendikbud ini secara tegas melarang sekolah terima siswa melapaui batas kuota yang udah diumumkan sebelumnya. 

Lalu apa isi pasal 16 hingga bersama pasal 22 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, yang dikecualikan untuk SMK ? Pasal ini intinya mengantur berkenaan Sistem Zonasi, mari kami liat pernyataannya. Pasal 16 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Terkait Jalur Pendaftaran PPDB terasa tahun pelajaran 2019/2010 tunjukkan bahwa 

1) Pendaftaran PPDB dilakukan melalui jalan sebagai berikut: a. zonasi; b. prestasi; dan c. pindahan tugas orang tua/wali. 
2) Jalur zonasi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari energi tampung Sekolah. 
3) Jalur prestasi paling banyak 5% (lima persen) dari energi tampung Sekolah. 
4) Jalur pindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah. 
5) Calon peserta didik cuma sanggup memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalan pendaftaran PPDB dalam satu zonasi. 
6) Selain laksanakan pendaftaran PPDB lewat jalan zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang sudah ditetapkan, calon peserta didik dapat melaksanakan pendaftaran PPDB lewat jalan prestasi di luar zonasi domisili peserta didik. 
7) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang mengakses jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru tak hanya yang diatur di dalam Peraturan Menteri ini. 

Pasal 17 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tunjukkan bahwa di dalam perihal jalur pemindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud didalam Pasal 16 ayat (4) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalan prestasi. 

Pasal 18 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 menyatakan bahwa 

1) Dalam lakukan PPDB lewat jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, Sekolah yang diadakan oleh Pemerintah Daerah kudu terima calon peserta didik yang berdomisili cocok zona yang ditetapkan Pemerintah Daerah. 
2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud terhadap ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum akan pelaksanaan PPDB. 
3) Kartu keluarga bisa diganti bersama dengan surat keterangan domisili berasal dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang mengenai udah berdomisili paling singkat 1 (satu) th. sejak diterbitkannya surat info domisili. 
4) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang punyai kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama bersama dengan Sekolah asal. 

Pasal 19 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 menyatakan bahwa 

1) Kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) didalam jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) terhitung kuota bagi: a. peserta didik tidak mampu; dan/atau b. anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan fasilitas inklusif. 
2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak sanggup dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Peserta Didik didalam program penanganan keluarga tidak bisa dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 
3) Orang tua/wali peserta didik kudu menyebabkan surat keterangan yang memperlihatkan bersedia diproses secara hukum, bila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan didalam program penanganan keluarga tidak dapat dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud terhadap ayat (2). 
4) SMA/SMK yang diadakan oleh Pemerintah daerah perlu menerima Peserta didik yang berasal berasal dari keluarga tidak sanggup paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kekuatan tampung. 
5) Orang tua/wali peserta didik kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK yang belum menerapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, termasuk kudu memperlihatkan bersedia mengembalikan biaya pendidikan dalam surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 
6) Peserta didik yang Orang tua/walinya terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu berasal dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bakal dikenai sanksi pengeluaran berasal dari Sekolah. 
7) Sanksi pengeluaran berasal dari Sekolah sebagaimana dimaksud terhadap ayat (6) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah dengan dengan komite Sekolah dan dinas pendidikan cocok bersama dengan kewenangannya. 
8) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak dapat dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekolah dengan Pemerintah Daerah wajib laksanakan verifikasi information dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai bersama keputusan perundang-undangan. 
9) Pernyataan bersedia diproses secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku termasuk bagi orang tua/wali yang terbukti memalsukan keadaan agar seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas. 
10) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku termasuk bagi Peserta Didik yang memalsukan keadaan agar seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas. 

Pasal 20 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 perlihatkan bahwa 

1) Penetapan zonasi ditunaikan pada tiap tiap jenjang oleh Pemerintah Daerah cocok bersama dengan kewenangannya, bersama prinsip mendekatkan domisili peserta didik bersama Sekolah. 
2) Penetapan zonasi oleh Pemerintah Daerah terhadap setiap jenjang sebagaimana dimaksud terhadap ayat (1) harus menyimak kuantitas ketersediaan kekuatan tampung yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak umur Sekolah terhadap tiap tiap jenjang di area tersebut. 
3) Pemerintah Daerah cocok bersama kewenangannya perlu menegaskan seluruh wilayah administrasi masuk didalam penetapan zonasi cocok dengan jenjang pendidikan. 
4) Dinas Pendidikan perlu menegaskan bahwa semua Sekolah yang diadakan oleh Pemerintah Daerah dalam sistem PPDB telah terima peserta didik dalam zonasi yang sudah ditetapkan. 
5) Penetapan zonasi pada tiap-tiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mesti diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB. 
6) Dalam memastikan zonasi terhadap setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau grup kerja kepala Sekolah. 
7) Bagi Sekolah yang berada di tempat perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan zonasi terhadap tiap tiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mampu dikerjakan berdasarkan kesepakatan secara tertera antar Pemerintah Daerah. 
8) Penetapan zonasi sebagaimana dimaksud terhadap ayat (1) perlu dilaporkan kepada Menteri melalui instansi penjaminan kualitas pendidikan setempat. 

Pasal 21 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 perlihatkan bahwa 

1) Jalur prestasi bersama dengan kuota paling banyak 5% sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 16 ayat (3) ditentukan berdasarkan: a. nilai ujian Sekolah berstandar nasional atau UN; dan/atau b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik terhadap tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota. 

2) Peserta didik yang masuk melalui jalur Prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan. 

Pasal 22 

1) Jalur pindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud didalam Pasal 16 ayat (1) huruf c bertujuan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan. 
2) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan bersama surat penugasan berasal dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. Pokok-pokok bahasan dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, adalah sebagai berikut: 

Bab I Ketentuan Umum 

Bab II Tata Cara PPDB · Bagian Kesatu : Pelaksanaan · Bagaian Kedua : Persyaratan · Bagian Ketiga : Jalur Pendaftaran · Bagian Keempat : Seleksi PPDB · Bagian Kelima : Daftar Ulang dan Pendataan Ulang · Bagian Keenam : 
Biaya Bab III Perpindahan Peserta Didik 
Bab IV Pelaporan dan Pengawasan 
Bab V Sanksi 
Bab VI Ketentuan Peralihan 
Bab VII Ketentuan Penutup 

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru terhadap Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 605), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Selengkapnya silakan baca dan download Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 mengenai Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB TK SD SMP SMA SMK th. pelajaran 2019/2020 ----DISINI--- 

Demikian informasi mengenai Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 berkenaan Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB TK SD SMP SMA SMK tahun pelajaran 2019/2020. Semoga tersedia manfaatnya, Terima kasih.

0 Response to "JUKNIS PPDB TK SD SMP SMA SMK 2019/2020 SESUAI PERMENDIKBUD NOMOR 51 TAHUN 2018"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel